News Manokwari — Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Yahukimo, Papua Pegunungan, resmi menghentikan seluruh bentuk bantuan bagi mahasiswa asal Yahukimo yang menempuh pendidikan di Kota Studi Manokwari, Papua Barat.
Kebijakan tersebut mencakup penghentian rencana pembangunan asrama, pembayaran kontrakan, biaya listrik dan air, bantuan sosial, hingga pemberian beasiswa.
:format(webp):focal(0.5x0.5:0.5x0.5)/papuatengah/foto/bank/originals/19-November-2025-okekkee.jpg)
Pemerintah mengumumkan keputusan ini sebagai respons atas berbagai tudingan yang dialamatkan kepada Pemkab Yahukimo terkait pengelolaan bantuan mahasiswa. Pemerintah juga menegaskan bahwa pihak yang menyampaikan tuduhan harus membuktikan dan mempertanggungjawabkannya.
Latar Belakang Kebijakan
Pemkab Yahukimo menilai berbagai tudingan yang beredar telah mencederai upaya pemerintah dalam mendukung pendidikan generasi muda. Dalam pernyataan resminya, pemerintah menegaskan bahwa program bantuan mahasiswa selama ini telah Pemkab jalankan sesuai mekanisme dan kemampuan keuangan daerah.
“Seluruh tuduhan yang ditujukan kepada pemerintah harus dibuktikan. Jangan melempar isu tanpa dasar. Apa yang disampaikan harus dipertanggungjawabkan,” tegas perwakilan Pemkab Yahukimo dalam keterangan tertulis di Jayapura, Sabtu.
Pemerintah menilai bahwa suasana yang tidak kondusif serta maraknya misinformasi justru menghambat koordinasi dan berdampak pada perumusan program pendidikan.
Baca Juga : Kematian Irene Sokoy & Bayi: Pemuda Saireri Papua Tuntut Sanksi Tegas untuk Rumah Sakit Pelanggar UU
Melalui kebijakan terbaru ini, Pemkab Yahukimo menyatakan bahwa semua bentuk dukungan kepada mahasiswa Yahukimo di Manokwari, Pemkab hentikan sampai waktu yang belum tentukan. Kebijakan ini bersifat menyeluruh.
“Mulai dari pembangunan asrama, pembayaran kos, listrik dan air, bantuan sosial, sampai beasiswa—semuanya dihentikan,” ungkap pejabat tersebut.
Pemerintah menegaskan bahwa kebijakan ini bukan tindakan balasan, melainkan langkah administrasi untuk memastikan pengelolaan anggaran berjalan tertib dan transparan.
Pemkab Minta Dialog dan Data Valid
Pemkab Yahukimo mengajak seluruh mahasiswa dan organisasi paguyuban agar mengedepankan dialog terbuka dengan membawa data dan bukti, bukan opini atau tekanan sepihak.
“Kami membuka ruang dialog. Tapi dialog harus berdasarkan data, bukan tudingan tanpa bukti. Pemerintah tetap berkomitmen mendukung pendidikan, tetapi harus melalui mekanisme yang benar,” ujar pemerintah.
Harapan untuk Situasi Lebih Kondusif
Pemerintah berharap kebijakan ini menjadi momentum untuk memperbaiki komunikasi antara mahasiswa dan Pemkab. Pemerintah menekankan bahwa pembangunan sumber daya manusia tetap menjadi prioritas, namun dukungan akan pemerintah berikan secara akuntabel dan tidak berdasarkan desakan.
“Pendidikan itu penting. Tapi mari kita jaga hubungan baik, karena keberhasilan program sangat ditentukan oleh kerja sama semua pihak,” tutupnya.
